Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.73/HK.00.01/03/2019 perihal SPPT-TI sebagai Aksi Pencegahan Korupsi dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian PANRB Nomor B/69/PW.04/2019 perihal Pembangunan Zona Integritas Prioritas di Lingkungan Penegak Hukum, Sekretaris Mahkamah Agung meminta kepada 16 Ketua Pengadilan Negeri (terlampir) untuk memberikan data pendukung pembangunan Zona Integritas yang terdiri atas:

1. Laporan MPZI pengadilan Negeri

2. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri unit kerja pengadilan

3. Berita Acara Pelaksanaan PMPZI

4. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim ZI menuju WBK/WBBM pada pengadilan, dan

5. Laporan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dokumen-dokumen di atas akan menjadi dasar evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung dalam melakukan penilaian dan batas akhir penyampaiannya adalah 13 Mei 2019. (Humas)